BPSDMKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Pelatihan Kaji Cepat Bencana (KCB) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara blended learning. Kegiatan yang diikuti oleh pejabat manajerial maupun nonmanajerial dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah ini resmi dilaksanakan. Rabu, (20/08/25).

Acara pembukaan ditandai dengan pembacaan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka. Dalam sambutan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam menghadapi bencana yang tidak dapat diprediksi. “Berbagai bencana yang terjadi di tanah air memberi pelajaran bahwa korban jiwa dan kerugian kerap disebabkan kurangnya pengetahuan serta ketidaksiapan dalam mengantisipasi. ASN dituntut mampu melakukan kaji cepat agar keputusan penanganan bencana dapat diambil dengan cepat dan tepat,” ujar Hamka saat membacakan sambutan Gubernur.

Hamka juga menegaskan bahwa pelatihan ini sejalan dengan visi Kalteng BERKAH dan Kalteng Maju 2025–2030 yang menekankan pembangunan manusia yang unggul, tangguh, dan berdaya saing. “Saya berharap peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, karena hasilnya akan sangat menentukan kualitas pelayanan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. ASN harus bekerja profesional, berkoordinasi lintas sektor, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya,” lanjutnya.

Sebelum resmi dibuka, acara diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Isna Mariany. Ia menjelaskan bahwa metode blended learning dipilih untuk memadukan teori dengan praktik di lapangan. “Pelatihan ini diharapkan menjadi bekal yang aplikatif, sehingga peserta mampu menerapkan kaji cepat bencana sesuai standar dan dapat bertindak lebih sigap ketika kondisi darurat terjadi,” terang Isna.

Melalui pelatihan KCB 2025 yang diikuti 30 orang peserta ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi tantangan kebencanaan. Dengan aparatur yang lebih siap dan profesional, masyarakat diharapkan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari risiko bencana di masa depan.