Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia ASN Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur;
- b. peyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota;
- c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantuan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan administrasi Badan;
- f. pengelolaan barang milik daerah/negara yang menjadi tanggung jawab Badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.