BPSDMKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) secara resmi membuka Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Sei Kapuas, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, dan diikuti oleh 40 aparatur sipil negara (ASN) dari perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Senin, (29/09/25).

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Sekretaris BPSDM Kalimantan Tengah, Rohaidah, yang membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya. “Pelayanan publik adalah ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja ASN, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui komitmen serta inovasi berkelanjutan,” ucapnya.

Rohaidah menambahkan bahwa kegiatan ini adalah momentum penting bagi ASN untuk mengembangkan kapasitas diri. “Kami berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Ilmu yang diperoleh harus bisa langsung diimplementasikan di unit kerja masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Plt. Kabid Bangkom Soskulpem, Rano, yang hadir mewakili Kepala BPSDM menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini berlangsung selama empat hari, mulai 29 September hingga 2 Oktober 2025, dengan metode tatap muka, studi kasus, diskusi kelompok, hingga praktik penyusunan rencana aksi. “Sebanyak 40 ASN dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peserta. Mereka akan dibimbing oleh widyaiswara BPSDM dan narasumber profesional untuk menghasilkan gagasan dan aksi nyata dalam peningkatan pelayanan publik,” ungkap Rano.

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur. Tujuannya tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk ASN yang profesional, berintegritas, responsif, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap lahir aparatur yang mampu memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat dalam mewujudkan Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.