BPSDMKalteng-Jakarta-Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Acara penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM Ir. Razilu, M.Si. serta Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Rahmawati, S.T., M.Si yang menekankan pentingnya kerjasama dan sinergitas antar lembaga pemerintahan. Kegiatan ini berlangung di Guest House BPSDM Hukum dan HAM yang berlokasi di Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok. Sebanyak 112 orang CPNS akan mengikuti pelatihan ini sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kegiatan ini merupakan langkah nyata BPSDM Provinsi Kalteng dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah khususnya di sektor pengembangan sumber daya manusia. BPSDM Provinsi Kalteng terus bertekad meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak salah satunya dengan Kementerian Hukum dan HAM-RI.
Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah DR. Rahmawati, S.T., M.Si menyambut baik kerjasama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. “Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme CPNS di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya bagi 112 peserta yang terlibat. Pelatihan ini diharapkan dapat membentuk ASN dengan kompetensi unggul dan siap menghadapi tantangan di Bidang Hukum dan HAM”.
Rahmawati menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, serta sebagai langkah strategis untuk mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi CPNS di jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya sinergi antar lembaga, diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan.
