
BPSDMKalteng – Jakarta – Bidang Sertifikasi, Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan bersama dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI) terkait pelaksanaan pelatihan teknis penjenjangan untuk Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Ahli Madya. Selasa, (21/01/25).
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, upaya ini juga mendukung penjenjangan karier para tenaga fungsional PBJ agar dapat memenuhi standar kompetensi yang lebih tinggi, seiring dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan di sektor pemerintahan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor LKPP tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek teknis terkait dengan kurikulum pelatihan, mekanisme evaluasi, serta persiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pelatihan secara efektif. Pihak LKPP menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung penuh agar pelatihan penjenjangan ini berjalan sesuai rencana.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta memperkuat sistem pengelolaan pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.
Kepala BPSDM Kalteng, Rahmawati, memberikan apresiasi tinggi terhadap koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Sertifikasi, Kompetensi, dan Pengelolaan Kelembagaan bersama dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis ke LKPP. Menurutnya, langkah ini merupakan langkah strategis yang sangat positif dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengadaan barang dan jasa.
“Pelatihan teknis penjenjangan bagi Jabatan Fungsional PBJ Ahli Madya adalah salah satu upaya penting untuk mempersiapkan aparatur yang kompeten dan profesional. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa SDM di bidang pengadaan dapat terus berkembang dan siap menghadapi tantangan baru serta selaras dengan Visi dan Misi Gubernur Kalteng,” ujar Rahmawati.

Ia juga menekankan bahwa pelatihan semacam ini akan sangat bermanfaat bagi seluruh aparatur pengadaan, tidak hanya dalam aspek pengetahuan teknis, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas-tugas pengadaan dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Rahmawati berharap, dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, program pelatihan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Tengah serta secara nasional.
