BPSDMKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, ini menjadi momentum penting dalam upaya menyusun arah pembangunan daerah secara terencana, terukur, dan partisipatif. Kamis, (10/04/25)
Musrenbang RKPD ini dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat, termasuk Wakil Menteri I Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, yang hadir secara langsung dan memberikan sambutan pada sesi pembukaan. Dalam arahannya, Wamen I Mendagri menekankan pentingnya konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Ia menggarisbawahi bahwa Musrenbang bukan hanya formalitas tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan program, menjawab tantangan riil masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung.
“Musrenbang RKPD harus menjadi wadah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat daerah, namun tetap berada dalam kerangka besar pembangunan nasional. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ribka Haluk dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi program daerah dengan kebijakan prioritas nasional seperti Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya program makan bergizi gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan penanganan stunting. Wamen I juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, serta memperkuat koordinasi antarlembaga.
Musrenbang RKPD merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Forum ini menjadi wadah strategis untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, serta pencapaian kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2026.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterpaduan dengan program nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Asta Cita Presiden RI, yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan nasional lima tahun ke depan. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dalam kesiapan daerah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG), membangun lumbung pangan nasional, serta mempercepat penanganan stunting di seluruh wilayah provinsi.
Lebih lanjut, Gubernur Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Gubernur juga menekankan pentingnya pendidikan inklusif yang menjunjung tinggi nilai-nilai Belom Bahadat, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar seperti kesehatan dan konektivitas wilayah.
Salah satu poin penting yang disorot adalah upaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, termasuk mendukung program makan bergizi gratis, lumbung pangan nasional, dan pencegahan stunting. Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan akses internet dan listrik desa, pembangunan jalan dan jembatan, serta penataan struktur organisasi perangkat daerah yang lebih efisien.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Forkopimda, para bupati dan walikota se-Kalteng, hingga pimpinan Bappeda dan perangkat daerah lainnya. Hadir pula tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan dunia usaha.
Salah satu peserta aktif yang mengikuti kegiatan ini adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati Pada saat diwawancara, Rahmawati menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program-program pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara. Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pemerintahan, merupakan fondasi utama bagi terlaksananya kebijakan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Rahmawati juga menekankan pentingnya pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. “Kami di BPSDM siap mendukung visi pembangunan daerah dengan menyiapkan SDM aparatur yang unggul dan mampu menjalankan program prioritas secara efektif,” ujarnya dalam sesi dialog kebijakan.
Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutannya juga turut mengapresiasi peran strategis lembaga-lembaga pendukung seperti BPSDM dalam memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa sinergi antarlembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 juga menjadi ruang diskusi yang konstruktif bagi seluruh peserta untuk memberikan masukan, kritik, dan solusi terhadap berbagai isu strategis daerah, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan wilayah, hingga tantangan perubahan iklim.
Kegiatan ini ditutup dengan penyampaian hasil rumusan dan kesepakatan bersama yang akan menjadi landasan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Dengan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
