BPSDMKalteng – Palangka Raya – Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat transformasi digital di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menandatangani MOU Kesepakatan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Rabu, (16/04/25).
Acara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Kepala BPSDM Komdigi, Lantai 5, Gedung Utama Kementerian Komunikasi dan Digital RI ini menjadi tonggak awal kerja sama strategis dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dalam bidang komunikasi digital, teknologi informasi, dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat pelaksanaan Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui transformasi digital dan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati. Turut hadir pula jajaran pejabat struktural dari kedua lembaga, yang menyaksikan momen penting ini dengan antusias dan semangat kolaboratif.
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mempercepat transformasi digital di seluruh lini pemerintahan, termasuk di daerah. Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN tidak bisa lagi ditunda, mengingat pesatnya perubahan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang secara aktif membuka ruang kerja sama dalam pengembangan SDM digital. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ASN di daerah tidak tertinggal dalam menghadapi tantangan era digital. BPSDM Komdigi siap mendukung penuh pelatihan, sertifikasi, dan penguatan literasi digital yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun birokrasi yang modern, profesional, dan berbasis teknologi. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM ASN di Kalimantan Tengah menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama dalam menyongsong visi digitalisasi pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam mengadopsi teknologi digital. Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap ASN di Kalimantan Tengah bisa lebih siap, tidak hanya dalam penggunaan teknologi, tetapi juga dalam merancang inovasi pelayanan publik yang berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucap Rahmawati.
Nota kesepakatan ini mencakup sejumlah program penting, di antaranya pelatihan teknis digital bagi ASN, pengembangan kurikulum pelatihan berbasis TIK, dukungan narasumber dan fasilitator dari BPSDM Komdigi, serta penyusunan peta jalan kompetensi digital untuk lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah. Program pelatihan nantinya akan diselenggarakan secara fleksibel, baik melalui metode daring (online learning) maupun tatap muka, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Dalam sesi diskusi teknis yang digelar usai penandatanganan, kedua belah pihak juga menyepakati pentingnya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kerja sama. Hal ini untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi dampak pada peningkatan kompetensi ASN dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, cepat, dan adaptif.
Penandatanganan nota kesepakatan ini sekaligus menjadi simbol sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab tantangan transformasi digital nasional. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi provinsi lain untuk turut menjalin kolaborasi lintas sektoral dalam pengembangan SDM digital.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama, serah terima nota kesepakatan, serta agenda diskusi tindak lanjut antara tim teknis dari kedua lembaga untuk menyusun rencana kerja jangka pendek yang akan dilaksanakan mulai triwulan kedua tahun 2025.
Dengan dimulainya kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meneguhkan komitmennya untuk terus bergerak maju dalam membangun birokrasi yang unggul, kompeten, dan siap menghadapi tantangan zaman digital.
