BPSDMKalteng – Palangka Raya – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Badan, Nunu Andriani, menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, di ruang rapat Komisi I DPRD Kalteng. Kegiatan ini merupakan agenda resmi dalam rangka pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025. Selasa, (09/09/25).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Ir. H. Muhajirin, M.P., dihadiri sejumlah perangkat daerah mitra kerja Komisi I, di antaranya Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), BPSDM Provinsi Kalteng, dan Sekretariat DPRD Prov. Kalteng. Kehadiran para kepala perangkat daerah, termasuk Kepala BPSDM, menjadi bagian penting dalam memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban terkait program dan kegiatan yang telah dijalankan serta rencana perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Provinsi Kalteng, Nunu Andriani, menyampaikan paparan mengenai arah kebijakan dan prioritas program BPSDM yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Nunu Andriani menegaskan bahwa BPSDM senantiasa berkomitmen untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengembangan kompetensi ASN, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Rapat berjalan dalam suasana dialogis, di mana anggota Komisi I DPRD Kalteng memberikan masukan dan pertanyaan terkait rencana perubahan anggaran yang diajukan. Hal ini menjadi bagian dari mekanisme checks and balances untuk memastikan alokasi anggaran digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dengan kehadiran BPSDM bersama perangkat daerah lainnya, diharapkan hasil pembahasan perubahan RKA RAPBD-P Tahun 2025 dapat menghasilkan keputusan yang mendukung keberlangsungan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah.
