BPSDMKalteng – Jakarta – Dalam rangka memperkuat kesiapan penyelenggaraan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan koordinasi dan konsultasi ke Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Jakarta, Rabu (23/7/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, bersama jajaran Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.
Rombongan BPSDM Kalteng disambut langsung oleh Direktur Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan LAN RI Giri Saptoaji. Dalam pertemuan tersebut, Giri memberikan sejumlah arahan teknis mengenai prosedur, standar, dan tata kelola penyelenggaraan PKN Tingkat II di daerah. Ia menekankan pentingnya pemenuhan standar akreditasi kelembagaan, kesiapan kurikulum berbasis aktualisasi, dan pemanfaatan pengajar serta mentor yang tersertifikasi nasional.
Koordinasi ini menjadi bagian penting dari langkah strategis BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan PKN II dapat berjalan sesuai regulasi dan standar mutu LAN RI. Program ini ditujukan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah.
Dalam diskusi teknis yang berlangsung, tim BPSDM Kalteng juga mendalami aspek-aspek penting lainnya seperti pembelajaran berbasis proyek perubahan (project-based learning), perencanaan evaluasi berkelanjutan, dan integrasi isu strategis daerah ke dalam materi aktualisasi peserta. Selain itu, dibahas pula pentingnya kolaborasi antara BPSDM daerah dengan jejaring narasumber nasional, serta sinergi lintas sektor untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan program PKN Tingkat II yang tidak hanya memenuhi standar formal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Tengah.
“Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan PKN Tingkat II ini benar-benar relevan dengan konteks daerah dan mampu mencetak pemimpin birokrasi yang siap membawa perubahan. Arahan dari LAN menjadi bekal penting bagi kami untuk terus berbenah dan memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ditetapkan,” pungkasnya.
Dengan adanya koordinasi ini, BPSDM Kalteng optimis dapat segera merealisasikan penyelenggaraan PKN Tingkat II pertama di Kalimantan Tengah. Langkah ini sekaligus menandai keseriusan Pemerintah Provinsi dalam mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas SDM aparatur secara berkelanjutan.
