Dalam era digital yang terus berkembang pesat, tantangan dan peluang baru muncul di setiap sektor, termasuk dalam pengembangan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sinergitas antara teknologi digital dan kemampuan ASN menjadi kunci utama untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma dalam tata kelola pemerintahan. Aparatur Sipil Negara tidak lagi hanya dihadapkan pada tugas-tugas rutin administratif, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berlanjut. Inilah yang mendorong perlunya sinergitas pengembangan kemampuan ASN di era digital.
Sebanyak 200 peserta mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng. Sebagaimaan arahan Gubernur Kalimantan Tengah bahwa perlu adanya sinergitas antara provinsi dan semua kab / kota di semua lini. Kegiatan ini merupakan wujud sinergitas BPSDM Provinsi Kalteng dalam mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yaitu Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing melalui Rakor bertema “Sinergitas Pengembangan Kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Era 5.0 tahun 2024”.yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Palangka Raya, Rabu, 24 Januari 2024.
Peserta rakor terdiri dari Kepala Daerah Kepala BPSDM/BPKSDM/BKPP/Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya. Acara ini dibuka Asisten Bidang Adminstrasi Umum (Adum) Setda Provinsi Kalteng Ir. Sri Suwanto, M.S.
Sri Suwanto, mengatakan, rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemprov Kalteng dan instansi pembina tentang kompetensi ASN, yang merupakan kompetensi dasar melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan.
“Peran ASN dalam pengembangan kompetensi sangat menentukan keberlanjutan pembangunan. Dan tugas kita bersinergi dengan instansi pembina BPSDM, Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengupayakan secara terus menerus kompetensi 5.0 perubahan biroksrasi Kalimantan Tengah,” katanya.
Ia juga mengharapkan, agar pengembangan kompetensi berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Strategi Pengembangan Kompetensi Kalteng Corporate University yang lebih berdampak untuk Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius,Kuat, Amanah dan Harmonis).
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalteng Dr. Rahmawati, S.T., M.Si mengatakan bahwa pada Rakor tersebut hadir pula para narasumber, di antaranya Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Samarinda Dr. Muhammad Aswad.
Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Sumatera Utara, Dr. Hironymus Ghodang, S.Pd., M.Si yang mewakili Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan yang mewakili Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
“Hadir pula unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng, DPRD Kabupaten/Kota, serta Kepala BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota se-Kalteng,” tuturnya.
Kemudian, dari sisi alumni pelatihan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalteng Anang Dirjo,S.P.,M.M menyampaikan bahwa program ini mencakup seluruh program kerja ASN, dengan adanya kompetensi tersebut menciptakan intregritas ASN, meningkatkan kinerja. Sehingga, merupakan kegiatan yang meningkatkan wawasan ASN kedepannya.
Menurutnya, adanya Rakor tersebut ASN semakin melek digitalisasi dalam melayani masyarakat melalui aplikasi-aplikasi secara elektronik. Dengan tujuan mempersingkat waktu masyarakat dalam berurusan, mudah, efektif, efisien seiring perkembangan jaman.
“Contoh Pajak ada beberapa tempat pelayanan yang sudah kita lakukan bisa secara manual datang ke Samsat, atau melalui aplikasi Signal namanya yang bisa langsung dari Hp android. Kemudian, ada layanan E-Pahari itu kita tempatkan baik itu di Samsat, Bank Kalteng, itu pembayarannya seperti kita mengambil duit dari ATM,” jelas Anang.
Anang juga mengapresiasi kegiatan tersebut, sangat membantu ASN dalam melayani publik. Sehingga, memberikan dampak yang signifikan menghasilkan terobosan aplikasi dalam mengatasi antrian panjang masyarakat dalam berurusan.
Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, Pahmi Mintaraga, S.Hut mengatakan adanya kegiatan tersebut memberikan testimoni terkait arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
“Sebagai contoh Aktualisasi proyek perubahan grand design arsitektur SPBE kabupaten Barito Selatan, melibatkan sejumlah aspek yang mencakup pengembangan infrastruktur, desain teknologi, manajemen, dan Keamanan Sistem,” terangnya.
Dirinya memberitahukan, hal tersebut memuat aspek-aspek tersebut, salah satunya Sistem manajemen data yang terintegrasi, yang mana hal ini memungkinkan pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan lebih efisien. Informasi-informasi terkait administrasi publik, kependudukan, keuangan, dan sektorsektor lainnya dapat terintegrasi dalam satu sistem, meminimalkan redudansi dan memastikan ketersediaan data yang akurat, dimana dalam desain Arsitektur SPBE Kabupaten Barito Selatan telah dirancang penerapan standar keamanan data yang tinggi melalui kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan membentuk CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Kabupaten Barito Selatan, sebagai perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah.
Hal ini juga katanya memberikan dampak positif dari proyek perubahan terhadap masyarakat, seperti penyusunan Grand Desain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Barito Selatan membawa sejumlah dampak positif yang signifikan bagi Masyarakat. Aksesibilitas Layanan Publik, dimana masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Ini meningkatkan aksesibilitas layanan bagi warga yang mungkin tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Pemberdayaan ekonomi Digital, dimana melalui platform ini masyarakat dapat mengembangkan usaha dan ekonomi lokal seperti, kemudahan dalam perizinan, akses informasi pasar dan promosi produk secara online.
“Selama menjadi peserta pelatihan di BPSDM Provinsi Kalteng. Saya merasa sangat beruntung dan mendapat pengalaman yang sangat berharga setelah mengikuti Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Diklat ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang kepemimpinan, tetapi juga menjadi pendorong bagi perkembangan diri saya secara profesional. Saya juga sangat mengapresiasi pendekatan praktik yang diterapkan dalamDiklat Kepemimpinan ini, melalui studi kasus, simulasi, dan diskusi kelompok, kami diajak untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari ke dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Hal ini sangat membantu dalam memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam situasi nyata,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengalaman ini bukan hanya sekadar sebuah pelatihan, tetapi sebuah perjalanan yang memberikan inspirasi baru dan pemahaman yang mendalam mengenai kepemimpinan.
“Terima kasih kepada Pimpinan, Coach dan seluruh panitia dilingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah atas pengalaman belajar yang luar biasa. Usul/Saran dari saya agar kiranya dapat disediakan fasilitas Akses Internet dengan kecepatan yang memadai baik dilingkungan kelas maupun pada asrama peserta diklat,” tutupnya.
