BPSDMKalteng – Palangka Raya – Hari ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti sosialisasi pelayanan akreditasi penyelenggara diklat pemeriksaan keuangan negara dari Badan Diklat Pemeriksa Keuangan Negara (PKN) BPK RI. Kegiatan ini berlangsung di aula Sei Kahayan BPSDM Prov. Kalteng dan dipimpin oleh Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bapak Syamsudin yang mewakili Kepala BPSDM Prov. Kalteng. Palangka Raya, (30/10/2024)
BPSDMKalteng – Palangka Raya – Hari ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti sosialisasi pelayanan akreditasi penyelenggara diklat pemeriksaan keuangan negara dari Badan Diklat Pemeriksa Keuangan Negara (PKN) BPK RI. Kegiatan ini berlangsung di aula Sei Kahayan BPSDM Prov. Kalteng dan dipimpin oleh Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bapak Syamsudin yang mewakili Kepala BPSDM Prov. Kalteng. Palangka Raya, (30/10/2024)
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para peserta tentang pentingnya akreditasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi menekankan bahwa akreditasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat, serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia di bidang pemeriksaan keuangan.
Acara dihadiri oleh seluruh pegawai BPSDM Prov. Kalteng. Peserta mendapatkan informasi mendalam mengenai prosedur akreditasi, kriteria yang harus dipenuhi, serta manfaat yang akan diperoleh setelah terakreditasi.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua penyelenggara diklat di Provinsi Kalimantan Tengah dapat memahami dan menerapkan standar akreditasi yang ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan dan mendukung peningkatan kinerja pemeriksaan keuangan negara di daerah.
Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, yang pada gilirannya akan mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik di Provinsi Kalimantan Tengah.
